Apakah kamu pernah mendengar istilah gaji UMR, UMK, dan UMP? Ketiga istilah ini berkaitan dengan upah minimum atau besaran gaji minimal yang akan kamu terima sebagai karyawan suatu perusahaan.
Upah minimum erat kaitannya dengan kesejahteraan dan kelayakan hidup masyarakat di suatu daerah sehingga diatur langsung oleh pemerintah. Setiap tahunnya upah minimum untuk suatu daerah akan diperbarui sesuai dengan kondisi ekonomi daerah tersebut.
Ketentuan mengenai upah minimum ini tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021.
Lantas apa perbedaan UMR, UMK, dan UMP? bagaimana perhitungannya? Yuk, simak artikel berikut!
Table of Contents
Apa Itu UMR?
UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional yang terdiri dari tingkat I provinsi dan tingkat II kabupaten/kota. Penetapan angka UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1999.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa UMR merupakan upah minimum yang penetapannya dilakukan oleh gubernur untuk dijadikan sebagai acuan dalam menentukan pendapatan pekerja di suatu wilayah.
Peraturan tersebut kemudian direvisi menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 226 Tahun 2000. Perubahan ini membuat istilah UMR tidak lagi digunakan dan diganti menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).
Meski demikian, hingga saat ini istilah UMR sendiri masih lebih sering digunakan ketika bicara soal upah minimum. Misalnya ketika seseorang berkata, “Kebanyakan fresh graduate digaji UMR.”
Apa Itu UMP?
UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah yang berada dalam satu provinsi. UMP ditetapkan oleh gubernur dan selalu diperbarui setiap tahunnya dengan pertimbangan berbagai faktor.
Setiap daerah di Indonesia pun memiliki UMP yang berbeda-beda. Misalnya UMP Jakarta pada tahun 2022 adalah Rp 4.642.854 sedangkan UMP Jawa Tengah pada tahun yang sama adalah Rp 1.813.011. Lho, kok bisa beda banget gitu sih?
Perbedaan UMP tiap provinsi dilihat dari standar kebutuhan hidup masyarakatnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya, adat istiadat, kebudayaan, serta struktur ekonomi dan kinerja.
UMP akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya. Oleh karena itu, UMP ditetapkan paling lambat 60 hari sebelum masa berlakunya atau tanggal 1 November.
Apa Itu UMK?
UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota, yaitu upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur untuk suatu kabupaten/kota. Dengan adanya UMK, jangan heran kalau gajimu di Bandung berbeda dengan gaji temanmu di Karawang meskipun sama-sama Jawa Barat.
Gubernur menetapkan UMK dengan mempertimbangkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan bupati/wali kota. Faktor yang mempengaruhi perbedaan UMK dalam satu provinsi yang sama adalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada setiap kabupaten/kota.
Besaran UMK akan selalu lebih tinggi daripada UMP. Dalam pelaksanaannya, UMK juga cenderung lebih dijadikan acuan karena secara spesifik mengatur upah minimum pada suatu kabupaten atau kota. UMP hanya dijadikan patokan ketika UMK belum ditetapkan.
Sama dengan UMP, UMK pun akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari. Penetapannya dilakukan paling lambat 40 hari sebelum mulai berlaku atau pada tanggal 21 November.
Tingkatkan Skill-mu dan Jadi Makin Terampil Bersama Cakap Upskill
Perbedaan UMR, UMP, dan UMK
Dari penjelasan di atas, sebagian dari kamu mungkin masih bertanya-tanya, jadi apa yang menjadi pembeda antara UMR, UMP, dan UMK?
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saat ini istilah UMR tidak lagi digunakan dalam peraturan pengupahan. Sebagai gantinya hanya UMP dan UMK yang digunakan dalam UU, meskipun dalam kehidupan sehari-hari UMR lebih familiar dan sering digunakan.
Lantas apa bedanya UMP dan UMK? Simak poin-poin berikut ini, yuk!
1. Area Cakupan
UMP (Upah Minimum Provinsi) ditetapkan untuk seluruh wilayah yang terdapat dalam satu provinsi, mencakup semua kabupaten dan kota. Sedangkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditetapkan hanya untuk satu kabupaten/kota saja. Seringkali besaran UMP lebih rendah daripada UMK.
2. Landasan Hukum
Penetapan UMP oleh gubernur setiap tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 pasal 27 ayat (1). Sedangkan penetapan UMK oleh gubernur diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 pasal 30 ayat (1) dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi dalam kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir.
3. Waktu Penetapan
Meskipun sama-sama mulai berlaku pada tanggal 1 Januari, penetapan UMP lebih dulu dibandingkan UMK. UMP ditetapkan 60 hari sebelum masa berlakunya sementara UMK ditetapkan 40 hari sebelum berlaku. Dengan demikian, untuk tahun 2023 UMP akan ditetapkan paling pada tanggal 2 November dan UMK paling lambat 22 November tahun ini.
Tujuan Penetapan UMP dan UMK
Memangnya kenapa sih upah minimum, baik UMP maupun UMK perlu ditetapkan?
Hal ini ada hubungannya dengan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja, yaitu agar pekerja dihargai sesuai kebutuhan hidup mereka. Upah minimum juga akan secara langsung melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah. Perusahaan yang melanggar ini bahkan bisa dituntut dan harus membayar denda.
Perlu diketahui, upah minimum memiliki tolok ukur sosial dan ekonomi masyarakat yang telah diperhitungkan dengan matang. Dengan mendapatkan upah sesuai standar tersebut, pekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dalam suatu wilayah.
Upah Minimum dan Gaji Pokok
Tidak sedikit yang bertanya-tanya apakah upah minimum baik UMP maupun UMK berlaku untuk gaji pokok atau termasuk tunjangan seperti uang makan.
Mengacu pada pasal 23 ayat 11 PP Pengupahan, disebutkan bahwa upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yaitu:
- upah tanpa tunjangan
- upah pokok dan tunjangan tetap
Dengan demikian, upah minimum dapat berupa gaji tanpa tunjangan, atau gaji pokok dengan tunjangan tetap. Tunjangan tetap di sini adalah tunjangan yang tidak berkaitan dengan kehadiran atau prestasi, tetapi selalu diberikan. Misalnya tunjangan makan dan tunjangan jabatan.
Jika perusahaan tempatmu bekerja menerapkan sistem pengupahan dengan sistem gaji pokok dan tunjangan tetap, maka UMP/UMK yang berlaku mencakup keduanya sekaligus. Misalnya, UMK Kab. Bekasi tahun 2022 adalah Rp4.791.843, sementara gaji pokokmu adalah Rp4.500.000 dengan tunjangan makan Rp300.000.
Meskipun gaji pokokmu tidak mencapai UMK Kab. Bekasi, gajimu sudah di atas UMK karena digabung dengan tunjangan makan. Hal ini berbeda jika kamu tidak memiliki tunjangan tetap atau hanya memiliki tunjangan tidak tetap seperti tunjangan kehadiran.
Nah, demikianlah pembahasan mengenai upah minimum serta perbedaan UMR, UMP, dan UMK yang semoga sudah bisa kamu bedakan, ya!
Bicara soal gaji, memang banyak yang perlu dicari tahu deh, termasuk nantinya bagaimana mengelola keuangan. Percayalah kalau kemampuan mengatur keuangan sejak awal bekerja akan membuatmu berterima kasih pada diri sendiri kelak.
Buat kamu fresh graduate atau first jobber boleh banget mulai belajar dengan ikut kelas mengatur keuangan pribadi bagi pekerja di Cakap Upskill. Yuk, buruan daftar!
Referensi:
jdih.kemnaker.go.id
hukumonline.com
blog.skillacademy.com
talenta.co
Baca juga:
